Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menerima para pekerja PT. Freeport Indonesia. Foto: Andri/od

Komisi IX DPR RI menerima para pekerja PT. Freeport Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh PT. Freeport Indonesia. Para pekerja mengungkapkan masalah PHK sepihak mengakibatkan para anggota keluarga karyawan terlantar, bahkan PHK sepihak berimbas pada penolakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan. Menanggapi masalah ini, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan, pihaknya akan terus berupaya menyelamatkan hak para pekerja.

“Ini kan memang serba sudut pandang yang berbeda. Tapi bagi kami, Komisi IX, yang paling penting adalah menyelamatkan para pekerja untuk mendapatkan haknya, itu terjadi di semua di bidang pekerjaan, tidak hanya Freeport saja,” papar Dede usai memimpin RDPU dengan para pekerja PT. Freeport Indonesia di ruang rapat Komisi IX, Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (01/10/2018).

Dede mengetahui, meskipun kepentingan para pekerja yang di-PHK sepihak oleh Freeport tidak satu suara, ada beberapa pihak yang berbeda pandapat, tapi ia memahami, bahwa yang terpenting adalah hak normatif para pekerja harus diutamakan. Jika hak dasar para pekerja terpenuhi, maka setidaknya perekonomian masyarakat berjalan dengan baik.

“Karena konteks kami, kalau bapak-bapak bekerja bisa menghidupi anak, istri. Maka perekonomian berjalan dengan baik. Itulah harapan kita, pengangguran tidak ada. Jangan sampai pemerintah justru mendorong pengangguran,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Komisi IX DPR RI menganggap PHK sepihak adalah masalah serius, sudah berkali-kali rapat membahas tentang hak-hak dasar pekerja. Komisi IX DPR RI juga sudah mengirim tim ke Papua untuk mendalami permasalahan tersebut. “Kami di Komisi IX tentunya menganggap hal ini serius dan sudah berkali-kali rapat terkait hal ini, bahkan kami sudah mengirim tim juga berangkat ke Papua," ujar Dede.

Ia juga mengungkapkan, pada dasarnya, Papua itu salah satu wilayah yang sangat diperhatikan. DPR RI melalui fungsi anggarannya selalu mendukung pemerintah untuk pembangunan Papua. "Presiden Jokowi belakangan ini membangun berbagai bentuk pembangunan di Papua, itu tentu tidak akan terjadi kalau DPR tidak ngasih uangnya, kira-kira demikian,” tandas legislator dapil Jawa Barat itu. (eko/sf)